Jumat, 29 September 2017

Pemprov DKI Akan Rekrut Tenaga Non PNS

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menyebutkan, saat ini pemerintah DKI akan merekrut tenaga non PNS untuk menambal ribuan posisi di lingkungan Pemprov DKI yang kosong. Hal itu dilakukan, karena DKI masih belum dapat merekrut PNS, padahal ada ribuan posisi yang lowong setelah ditinggal PNS yang akan memasuki masa pensiun per tahun 2018.

Rekrutmen calon PNS DKI Jakarta hingga kini masih dimoratorium sejak lima tahun lalu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemprov DKI harus memikirkan cara alternatif untuk mengisi posisi-posisi tersebut.

Adapun posisi yang dibutuhkan meliputi berbagai unit kerja di dinas Pemprov DKI, termasuk guru SD, SMP, dan SMA negeri di Jakarta.

"Karena tahun depan akan pensiun 2 ribu, selama lima tahun dan seterusnya. Bersama DPRD, kita mencari jalan keluar," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/9).

Meski begitu, Agus menegaskan, dicabut atau tidaknya moratorium perekrutan PNS, Pemprov DKI akan menyelesaikan masalah kepegawaiannya dengan menggunakan landasan hukum yang ada. Sebab, kata Agus, kekurangan PNS dapat berdampak pada optimalisasi layanan dari Pemerintah kepada warga. 

"Iya ini kebutuhan riil, tapi kita memahami persoalan yang dihadapi Menpan RB," ujar Agus.

BKD dan DPRD tengah merumuskan detail strategi darurat untuk melakukan perekrutan tenaga non PNS.

Agus mengaku sudah menyampaikan rencana strategi tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Nantinya, mekanisme syarat dan perekrutan petugas non-PNS akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pak Gubernur juga, (katanya) silakan dilaksanakan sepanjang tidak menganggu misbah APBD, tidak boleh (menggunakan) lebih 30 persen dari belanja pegawai," kata Agus 

Sistem penggajian tenaga non-PNS itu pun berdasarkan standar indeks yang didasarkan pada upah minimum pegawai (UMP), tepatnya dari APBD belanja non-pegawai.


Berita ini bersumber dari CNN Indonesia.
Share:

Senin, 04 September 2017

Kebijakan Guru Kontrak Tunggu Peraturan Pemerintah

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa kebijakan guru wiyata bakti yang diangkat menjadi guru kontrak atau dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga saat ini belum ada kejelasan. Pasalnya, saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP). 

“PP ini yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyikapi terkait keberadaan tenaga honorer tersebut nantinya. Peraturan ini yang mendasari dan sebagai juknis bagi kelanjutan tenaga honorer di sekolah negeri,” kata Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dindik Banyumas Edy Rahardjo.

Menurutnya, kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini muncul lantaran keberadaan guru maupun tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah maupun sekolah negeri. 

Meski PPP dari pemerintah pusat belum turun, beberapa waktu lalu Dindik mengeluarkan kebijakan terkait guru honorer di sekolah negeri. Bagi kalangan guru honorer atau wiyata bakti akan dijadikan sebagai guru kontrak.

“Hal tersebut sebagai jalan keluar atas keluarnya Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PP No 48 Tahun 2005 tenang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam Permendikbud No 26/2017 perubahan atas Permendikbud No 8 Tahun 2017 disebutkan guru honorer dari sumber dana BOS wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan dilaporkan ke Kemendibud,” jelasnya. 

Namun di sisi lain, PP No 48 Tahun 2005 menyebutkan pemerintah melalui pejabat kepegawaian dari tingkat pusat sampai daerah termasuk kepala sekolah dilarang untuk mengangkat atau memberi penugasan kepada guru honorer di sekolah. Atas dasar dua peraturan yang bertolak belakang tersebut, pihak Dindik meberikan solusi agar guru honorer dijadikan guru kontrak. 

“Kenyataan di lapangan guru honorer yang mengajar di sekolah masih sangat dibutuhkan karena sekarang ini Banyumas tengah kekurangan guru seiring dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun,” pungkasnya.


Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Sabtu, 02 September 2017

Pemkab Seruyan Buka Pendaftaran P3K Guru dan Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, secara resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus untuk guru dan tenaga kesehatan.

"Pendaftaran secara terbuka sudah dimulai pada 28 Agustus dan berakhir 8 September 2017. Adapun surat lamaran disampaikan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)," kata Kepala BKPSDM Seruyan Hartono di Kuala Pembuang, Rabu.

Ia menjelaskan, jumlah P3K yang diperlukan sebanyak 180 orang dengan formasi tenaga pendidik sebanyak 130 orang terdiri dari guru matematika, guru IPA, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia dan guru kelas. Kemudian, 50 orang tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perekam medik, sanitarian, pranata laboratorium, nutrisionis.

"Kualifikasi pendidikan bagi pelamar minimal strata I (S1) dan Diploma III (DIII)," katanya.

Persyaratan khusus bagi pelamar P3K adalah berusia 18-35 per Desember 2017, sedangkan untuk pelamar usia 35-40 tahun terhitung per Desember 2017 wajib memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga honorer sekurang-kurangnya lima tahun.

"Syaratnya lainnya, siap ditempatkan di seluruh desa di Kabupaten Seruyan, dan menandatangani kontrak kerja selama lima tahun," katanya. 

Ia menambahkan, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 11-13 September, dan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melakukan registrasi ulang atau pengambilan kartu tanda peserta ujian pada 12-14 September.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) pada 14-18 September, dilanjutkan tes wawancara pada 19-22 September dan pengumuman hasil seleksi pada 25 September 2017.

"Informasi pendaftaran ini sudah kita sampaikan juga melalui camat dan kepala desa. Harapannya mereka yang mendaftar dan lulus seleksi P3K adalah putra putri terbaik daerah Seruyan," katanya.

Berita ini bersumber dari Antara Kalteng.

Berikut ini pengumuman yang bersumber dari Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.



Untuk lampiran pengumuman bisa dilihat di Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.



Share:

Senin, 28 Agustus 2017

JATAH DANA PUSAT DIPANGKAS, GAJI GURU KONTRAK BULELENG TERANCAM TIDAK TERBAYAR

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa menyusul pemangkasan jatah dana dari pemerintah pusat tahun ini, Pemkab Buleleng harus “memutar otak” mengumpulkan dana untuk membiayai program termasuk membayar gaji guru kontrak yang terhutang. Total keperluan dana pembayaran gaji guru kontrak itu mencapai Rp 3,6 miliar.

Jika, kebutuhan dana ini tidak terpenuhi, maka guru kontrak pun menjadi korban dan terancam tidak mendapat gaji. Jumlah guru yang dikontrak tercatat 1.000 orang. Mereka dikontrak untuk mengatasi krisis guru sekolah dasar (SD) di semua wilayah di Buleleng. Setelah diangkat, meraka mendapat gaji sebesar Rp 1,2 juta perorang perbulan.

Dalam APBD 2017 ini, pemkab mengalokasikan kebutuhan gaji guru kontrak untuk Januari hingga September. Sedangkan, untuk Oktober-Desember rencananya dialokasikan melalui APBD Perubahan 2017 dengan total Rp 3,6 miliar. Sayang, rencana menambah kebutuhan gaji guru kontrak sebesar itu tampaknya cukup berat, karena dua sumber dana dari pusat yakni dana alokasi umum (DAU) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) dipangkas dari jatah semula.

Pemerintah pusat memberikan DAU kepada pemkab Rp 982,6 miliar, dan BHP sebesar Rp 23,7 miliar. Dana itu pun telah terpasang dalam APBD Induk 2017. Namun menjelang penyusunan APBD Perubahan 2017, pemerintah mengurangi kedua sumber dana tersebut. Rinciannya DAU dipangkas sebesar Rp 17,2 miliar, dan BHP Rp 5,9 miliar. Atas kebijakan ini, pemkab kehilangan pendapatan dari kedua sumber DAU dan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp 23,1 miliar.

Kepala Bappeda, Penelitian, dan Pengembangan Buleleng Gede Darmaja, Minggu (27/8) memastikan dana gaji kontrak sudah tersedia. Dia menjelaskan, kebutuhan tambahan dana pembayaran gaji guru kontrak sebesar Rp 3,6 miliar sudah tersedia dari pengalihan anggaran program yang masih bisa ditunda di tahun 2017. Dari upaya itu, sudah terkumpul dana sekitar Rp 7 miliar.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 3,6 miliar telah diprioritaskan untuk pembayaran nafkah guru kontrak. “Ini masalah nafkah para guru, kalau ini tidak tersedia, kasian mereka dan bisa akan berdampak serius. Makanya kita prioritaskan anggaran pengalihan kegiatan yang bisa ditunda kita pakai bayar gaji guru kontrak,” jelasnya. 

Berita ini bersumber dari BALIPOST.
Share:

Rabu, 09 Agustus 2017

Pengumuman Rekrutmen Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahap II Tahun 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non-PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada, tahap kedua tahun 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/. Adapun persyaratan dan tatacara pendaftaran sebagai berikut:


Silakan unduh.
Share:

Jumat, 04 Agustus 2017

Guru Akan Direkrut dengan Sistem Kontrak

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) alias kontrak. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menghitung jumlah kekurangan guru di setiap daerah, terutama untuk penempatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata menjelaskan, penerapan P3K pada sistem perekrutan guru sedang dibahas intensif di lintas kementerian. Pembahasan dilakukan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Menurut dia, P3K menjadi opsi realistis untuk menutupi kekurangan guru di wilayah 3T dengan cepat.

“Jadi ini masih digodok dan kabarnya pihak BKN juga masih menunggu Peraturan Pemerintah. P3K menjadi opsi karena formasi CPNS tidak dapat memenuhi kebutuhan kekurangan guru. Banyak daerah yang kelebihan tenaga PNS nonguru, jadi kalau merekrut guru PNS, banyak daerah yang tidak mampu membayar gajinya,” ujar Pranata di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.

Ia mengatakan, untuk memenuhi kekurangan guru, pemerintah sudah merekrut sebanyak 6.296 orang melalui program Guru Garis Depan (GGD). Jumlah tersebut jauh dari cukup mengingat kekurangan guru produktif mencapai sekitar 92.000 orang. “Masalah krusial pada guru adalah tenaga PNS di tanah air sudah berlebih namun distribusinya tidak merata. Rasio guru di Indonesia termasuk termewah di dunia. Yakni;  1:19 untuk SMK dan 1:14 untuk SMA. Kami berusaha meredistribusi guru tapi perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, sistem P3K mendukung program GGD dan upara redistribusi guru. Menurut dia, dengan sistem kontrak, guru tak bisa meminta dimutasi karena terikat kontrak kerja. “Ketika sudah menjadi PNS, lebih banyak ditemukan guru berstatus PNS yang semangat mengabdi menurun dan meminta dimutasi. P3K ini fasilitasnya sama dengan PNS, hanya kerjanya berdasarkan kontrak perjanjian kerja. Bisa 2-5 tahun,” katanya.

Gaji ditanggung pemerintah pusat
Dia mengatakan, gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Menurut dia, guru yang akan direkrut pun untuk mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. “Misalnya guru kimia, fisika, dan biologi. Tapi saya belum bisa menjalankan wacana ini sebelum PP terbit. P3K ini bukan hanya untuk formasi guru tetapi untuk beberapa bidang seperti bidan,” ucapnya.

Ia menuturkan, BKN dan Kementerian PANRB masih mengalkulasi manfaat dari P3K. Termasuk mempertimbangkan kondisi kesiapan anggaran negara. Bima mengaku, sistem P3K sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Kendati demikian, P3K untuk guru dan bidan di Indonesia belum tentu cocok diterapkan. 

“Di Singapura misalnya, PNS itu untuk tenaga administrasi saja. Untuk bidan dan guru, menggunakan sistem P3K. Jangan ada anggapan P3K tidak memihak guru. Ini untuk kepentingan semua pihak yang utamanya untuk mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T dan peningkatan kualitas pendidikan nasional,” ucapnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Senin, 24 Juli 2017

DPRD Bontang mengusulkan agar 1.554 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bontang diubah statusnya menjadi tenaga kontrak pemerintah daerah (TKD).

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa DPRD Bontang mengusulkan agar 1.554 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bontang diubah statusnya menjadi tenaga kontrak pemerintah daerah (TKD). Usulan ini disampaikan  Komisi I DPRD Bontang kepada pemerintah saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I,  Agus Haris mengatakan, saat ini Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer diterbitkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak lagi menggunakan SK Walikota. Dampaknya, masa kerja pegawai tidak masuk dalam sistem database Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKP2).

Sebab, masa kerja pegawai hanya dihitung berdasarkan kontrak dinas terkait, yang selalu diperbaharui tiap setahun sekali.

“Data mereka tidak masuk di dalam database, padahal saat ini akan terbit Peraturan Pemerintah (PP) terkait TKD. Nantinya pengangkatan tenaga kontrak dari database BKP2,” kata Agus Haris kepada wartawan melalui sambungan selulernya, Minggu (23/7).

Untuk itu, pihaknya meminta untuk mengubah status pegawai honorer Bontang menjadi tenaga kontrak daerah. Tanpa harus menunggu PP terkait tenaga kerja diterbitkan. Pasalnya, kewenangan untuk mengelola tenaga honorer menjadi otoritas daerah.

Justru, pengubahan status ini memudahkan pemerintah karena sisa menyesuaikan dengan aturan baru yang bakal terbit. Hal ini pun telah dilakukan oleh daerah lainya, misalnya Kutai Timur.

“Rencananya, besok, Senin (24/7) Komisi I DPRD bakal menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Badan kepegawaian untuk membahas rencana ini,” katanya.

Senada dengan rekan di komisinya, Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem, Bilher Hutahean meminta pemerintah mengembalikan skema pendataan kembali ke Badan kepegawaian. Agar masa kerja pegawai honorer yang telah mengabdi sekian tahun tetap terhitung, sehingga menjadi prioritas untuk menjadi tenaga kontrak pemerintah.

Bilher juga memastikan perubahan status pegawai honorer menjadi TKD tidak menyalahi aturan. Menurut dia, pemerintah tak harus khawatir apabila ada pelanggaran administrasi lantaran perubahan tersebut.

“Harus kembalikan seperti dulu, jadi yang terbitkan SK Walikota bukan lagi kontrak dari dinas. Nantinya setelah PP soal pegawai kontrak terbit, mereka langsung diangkat menjadi pegawai kontrak berdasarkan database yang dimiliki badan kepegawaian,” ujar Bilher.

Berita ini bersumber dari Klik Bontang.

Share:

Jumat, 21 Juli 2017

Tak harus PNS, Guru dan Bidan P3K Cukup P3K

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ada ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi pertimbangan  sehingga wacana tersebut dilontarkan. Menurutnya, banyak guru/bidan yang mengajukan pindah ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Di pihak lain,  perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan.

“Selain itu untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini,” ujar Bima saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Jakarta (20/7/2017).

Lebih lanjut Bima mengatakan, perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata di Indonesia. 

Menurut Kepala BKN, dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II berlangsung 4 (empat) hari, Kamis hingga Senin (24/7/2017). Kegiatan ini melibatkan pegawai Kemendikbud, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 18 Juli 2017

Kepala BKN Wacanakan Guru dan Bidan tak Perlu PNS, Cukup P3K

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata.

Saat baru diangkat ngakunya siap mengabdi di daerah, begitu jadi PNS hanya setahun sudah minta pindah.

Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan, dan tidak sedikit pula kelebihan guru maupun bidan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tujuannya agar penempatannya tetap sesuai dengan kontrak dan perpanjangan perjanjian kerja didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

"Daripada diangkat PNS, mereka bisa minta pindah. Banyak loh yang tidak memegang komitmennya sehingga daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga guru dan bidan," kata Bima saat dihubungi JPNN, Rabu (19/7).

Dikatakan, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah tidak hanya PNS tapi P3K. Dengan demikian tidak semua formasi jabatan diarahkan ke PNS.

Bila semuanya diarahkan PNS, negara akan mengalami kesulitan dalam penggajian. Di samping masalah-masalah lainnya seperti kelebihan pegawai.

"Ya itu pikiran saya. Supaya distribusi guru dan bidan tidak menjadi masalah lagi ke depan. Selain itu formasi untuk PNS lebih difokuskan kepada jabatan tertentu jadi lebih spesifik," ujar Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 17 Juni 2017

Peraturan pemerintah soal PPPK segera diterbitkan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selama ini kalah pamor ketimbang pegawai negeri sipil (PNS).

Kalaupun gaji keduanya sama, PPPK kalah dengan PNS karena tidak mendapatkan tunjangan pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan urusan tunjangan pensiun sejatinya bukan hanya untuk PNS saja.

Dia menegaskan pegawai dengan status PPPK juga bisa mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayar setiap bulan layaknya PNS.

"Dengan catatan para pegawai berstatus PPPK itu bersedia menyisihkan gajinya untuk bayar iuran tunjangan pensiun," kata Bima di Jakarta kemarin (17/6).

Dia mengatakan, tunjangan pensiun PNS itu juga hasil pengelolaan dari iuran gaji. Dia menjelaskan sejatinya amanah dari UU Apratur Sipil Negara (ASN) tidak ingin membuat pembeda antara pegawai berstatus PNS dan PPPK.

Bima menjelaskan untuk menyiapkan tunjangan pensiun untuk pegawai berstatus PPPK itu, dia sudah berkomunikasi dengan PT Taspen.

Dia mengatakan PT Taspen sudah menyampaikan sikap siap mengelola iuran pensiun pegawai berstatus PPPK itu.

Dia berharap klausus teknis soal tunjangan pensiun itu dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang PPPK. Dia menjelaskan aturan ini sebentar lagi diterbitkan.

Menurut Bima ada beberapa keuntungan dengan adanya PPPK itu. Diantaranya mengatasi persoalan kekosongan PNS kesehatan maupun pendidikan di daerah khusus.

"Dengan sistem kontrak, mereka sudah diikat kontrak bekerja di lokasi itu. Tidak bisa dimutasi-mutasi lagi," jelasnya. Urusan kesejahteraan, Bima mengatakan tidak perlu khawatir karena bisa disamakan dengan PNS.

Bima menjelaskan ke depan memang idealnya tidak semua jabatan diisi oleh PNS. Jabatan-jabatan teknis seperti tenaga medis, guru, dan sejenisnya bisa diisi dengan tenaga PPPK.

Sementara untuk jabatan PNS, hanya untuk posisi-posisi strategis. "Misalnya strategis terkait kerahasiannya. Contohnya di bagian keuangan atau perencanaan kebijakan," tuturnya.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto membebarkan bahwa peraturan teknis yakni peraturan pemerintah soal PPPK segera diterbitkan.

"Jadi kalau bisa UU ASN sebagai payung peraturan pemerintah tentang PPPK jangan direvisi dulu," jelasnya.

Tasdik berharap parlemen memberikan waktu kepada pemerintah untuk menjalankan amanah UI ASN dahulu.

Terkait dengan kesamaan hak kesejahteraan PNS dan PPPK, Tasdik sangat mendukungnya. Dia mengatakan selama pemerintah mempunyai anggaran yang cukup, bisa saja gaji, tunjangan, dan fasilitas lain PPPK disamakan dengan PNS.

Tasdik juga mengatakan tenaga PPPK juga bisa mengisi jabatan birokrasi yang bergengsi. Seperti tenaga ahli maupun konsultan pemerintah.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 21 April 2017

Ratusan Guru di Bekasi Pertanyakan SK Pengangkatan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Ratusan guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi mendatangi kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Jumat (21/4/2017) siang.

Kedatangan mereka ke sana hendak meminta kejelasan soal Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang pengangkatan mereka dari honorer menjadi TKK.

Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firman mengatakan, lambatnya penyerahan SK berimbas pada gaji mereka selama empat bulan.

Soalnya SK pengangkatannya menjadi dasar pencairan gaji yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat dan daerah per Januari-April 2017.

"Saya sendiri belum menerima SK sejak Desember karena masih tertahan di Dinas Pendidikan. Ribuan anggota saya juga belum memperoleh SK sejak mereka lolos verifikasi," kata Firman di Plaza Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat (21/4).

Firman mencatat, ada 2.565 guru non Aparatur Sipil Negara SD dan SMP di Kota Bekasi yang merasakan hal demikian.

Mereka juga mengeluhkan adanya perbedaan besaran honor dan tunjangan guru pasca kenaikan status dari honorer menjadi TKK per Februari 2017.

Hal itu terungkap, berdasarkan informasi dari guru TKK yang lebih dulu lolos verifikasi dan memperoleh SK pengangkata.

"Kami mengira besaran gaji yang diterima bakal sama, tapi nyatanya tidak. Salah satu indikator perbedaan itu adalah jangka waktu guru mengabdi. Semakin lama, dia akan dapat upah yang besar," ujarnya.

Salah seorang guru TKK, Sunarti (35) mengeluhkan lambatnya proses penyerahan SK pengangkatan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Bahkan kenaikan statusnya itu terasa setengah hati, karena dia telah diangkat namun belum memperoleh SK dari instansi terkait.

"Dari tahun 2004 saya peroleh upah Rp 250.000 per bulan dan di akhir 2016 saya peroleh Rp 500.000. Kenaikan upahnya sangat kecil," katanya.

Kepala BKPPD Kota Bekasi, Reny Handayani mengungkapkan, penyebab lambatnya penerbitan SK karena ada persoalan administrasi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Pejabat yang berwenang untuk mendatangani berkas itu sedang cuti.

"SK pengangkatan belum ditandatangani pejabat terkait. Tapi saya sudah koordinasikan dengan yang bersangkutan, katanya pekan depan sudah bisa dicairkan," kata Renny.

Renny menjelaskan, sesuai SK pengangkatan mereka per Februari 2017, diketahui besaran gaji yang diterima berdasarkan klasifikasi masa kerja.

Untuk masa kerja 0-3 tahun sebesar Rp 700.000 per bulan, masa kerja 3-6 tahun Rp 1 juta per bulan, masa kerja 6-8 tahun Rp 1,2 juta dan di atas 8 tahun Rp 1,5 juta.

Besaran gaji itu kemudian ditambah dengan tunjangan transportasi sebesar 75 persen dari besaran gaji yang diterima.

"Karena itu, adanya perbedaan penerimaan gaji para TKK," jelasnya.

Kendala lainnya, kata Renny, belum terselesaikannya administrasi pencairan gaji di dua lembaga pendidikan, yaitu SMPN 7 dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Bekasi Timur.

"Masih ada masalah peng-SPJ-an pencairan dana gaji guru di dua lokasi itu, jadi berimbas pada guru lainnya," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Warta Kota.
Share:

Senin, 10 April 2017

Pemkab Kapuas Hulu Terima 608 Guru Kontrak di Tahun 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi menyatakan, Pemda Kapuas Hulu tahun 2017 menerima ada 608 orang guru kontrak, yang akan ditersebar keseluruhan kecamatan.

"Hari ini (Senin) kami sudah membuka penerimaan berkas lamaran, dan seleksi administrasi sampai 28 April. Sudah cukup banyak berkas yang sudah diterima oleh panitia," ujar Petrus Kusnadi kepada wartawan, Senin (10/4/2017).

Petrus menjelaskan, guru kontrak yang dicari seperti guru kelas, agama (Islam, Katolik, dan Protestan), guru TK, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru Matematika, guru IPA, IPS dan guru PPKN. "Kita harap semua peserta seleksi guru kontrak fokus, untuk mengikuti aturan penerimaan guru kontrak," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, uhammad Sukri menyatakan, tes atau seleksi guru kontrak dilakukan secara terbuka, dan tanpa ada intervensi dari siapapun. "Kami mengutamakan asal putra dari kecamatan," ucapnya.

Dengan tegas jelas Sukri, tidak ada namanya titipan-titipan karena penerimaan guru kontrak ini sesuai kebutuhan Kapuas Hulu yang masih kekurangan guru. "Sekali lagi kita lakukan seleksi terbuka," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Kapuas Hulu.
Share:

Rabu, 22 Maret 2017

Migrasi PTT Daerah ke PPPK, Dinkes Tunggu Aturan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk pegawai tidak tetap (PTT) baik daerah yang dibiayai APBD maupun PTT Pusat yang gagal diangkat sebagai CPNS karena terganjal usia melebihi ketentuan. Pasalnya, Pemerintah Pusat kini tengah mengajukan draf rancangan Peraturan Pemerintah terkait diperbolehkannya mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya saja terkait PPPK ini, saat ini tengah diajukan drafnya oleh Kemenpan untuk dibahas menjadi PP.

Diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Herman Azedi MM ditemui koran ini Selasa (21/3) kemarin, memang ada wacana kesana arahnya untuk PTT daerah termasuk bagi yang gagal diangkat CPNS, namun hingga sekarang belum ada aturan jelasnya secara tertulis.

“Kita masih menunggu aturan itu yang mana memperbolehkan untuk mengangkat PPPK, juga dimana yang mejadi kewenangan Kabupaten nantinya, drafnya baru diajukan oleh Kemenpan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Herman Azedi MM ditemui koran ini Selasa (21/3) kemarin.

Diungkapkan mantan Asisten I ini di Kabupaten OKU Selatan ini,  terdapat 173 Bidan PTT Daerah dan 25 orang PTT Perawat Daerah yang selama ini honor mereka ditanggung APBD sebesar Rp1 juta stiap bulannya. Belum lagi ditambah satu bidan PTT Pusat yang gagal diangkat menjadi CPNSD karena terganjal usia.

“Jumlahnya 198 tenaga dari Bidan dan Perawat yang ditugaskan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah, mulai tahun 2017 ini tak lagi
diperpanjang masa tugasnya. Sejak Desember lalu bidan dan perawat PTT resmi dirumahkan,”ujar Herman Azedi.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.