Rabu, 31 Januari 2018

Empat Syarat Seorang CPNS Dapat Diangkat Menjadi PNS

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN Aidu Tauhid, mewakili Kepala BKN, menyampaikan arahan kepada para CPNS Kementerian Pertanian (Kementan) dalam orientasi CPNS Kementan yang digelar pada Senin (29/1/2018) di Jakarta. Pada kesempatan itu, Aidu Tauhid menyampaikan sejumlah materi mengenai manajemen ASN, di antaranya mengenai syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Sedikitnya terdapat 4 (empat) hal yang harus diketahui oleh seorang CPNS agar dapat melenggang dengan mulus menjadi PNS. Keempat hal tersebut yakni harus mengikuti dan lulus diklat prajabatan; dinyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba; hasil penilaian kinerja dan prilaku selama menjadi CPNS minimal bernilai baik; dan mengucapkan sumpah janji PNS.

Sementara itu ditemui secara terpisah, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai Kementan Sutrisno Sipahutar menyampaikan bahwa dihadirkannya pihak BKN sebagai narasumber dalam orientasi CPNS Kementan karena penting bagi CPNS Kementan untuk mengetahui manajemen ASN langsung dari ahlinya. “BKN itu merupakan ahlinya di bidang manajemen ASN. Kami ingin mereka (CPNS Kementan) dibekali dari ahlinya langsung,” tutur Sutrisno Sipahutar. Dalam masa orientasi, Sutrisno Sipahutar menambahkan bahwa CPNS Kementan juga akan dibekali tentang budaya kerja, pola pikir dan mindset pegawai Kementan. Di samping itu Sutrisno Sipahutar menambahkan bahwa CPNS Kementan juga akan dibekali pembinaan teknis pekerjaan secara spesifik terkait perkerjaan apa yang akan mereka geluti di Kementan.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Minggu, 28 Januari 2018

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan aturan skema baru pengelolaan dana pensiun akan terbit sebelum akhir 2018 ini.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyampaikan aturan skema baru pengelolaan dana pensiun akan terbit sebelum akhir 2018 ini. Aturan ini rencananya akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau PP.

"Finalisasinya belum kami putuskan, nanti pada saatnya saya akan ngomong," kata Menpan RB, Asman Abnur saat ditemui usai menghadiri acara Wisuda Taruna Diploma II Penerbangan STPI, Angkatan 67, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Curug, Tangerang, Sabtu, 27 Januari 2018.

Menurut Asman, dana pensiun selama ini masih dikumpulkan di PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen). Sementara APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kembali harus mengeluarkan uang untuk dana pensiun. "Ini pola yang harus dievaluasi sesuai dengan tujuan awal," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan skema dana pensiun untuk pegawai negeri sipil akan berubah tahun ini. Asman memastikan dana pensiun akan meningkat dalam skema baru dengan mempertimbangkan masa kerja dan jumlah iuran.

Pengelolaan dana iuran juga akan berubah dari yang semula ditangani PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen). "Ke depan kami akan mengubah model ini agar manfaat dana pensiun memberikan nilai tambah bagi aparatur sipil negara," kata Asman di kantornya, Senin, 22 Januari 2018.

Kementerian Keuangan belum banyak berkomentar ihwal rencana perubahan skema dana pensiun yang dilontarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun Asman mengaku telah membicarakan perihal ini dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Dana pensiun di Taspen akan diarahkan untuk investasi di sektor yang produktif seperti perumahan. "Bisa skema iuran bersama antara pemerintah dan ASN (Aparatur Sipil Negara)," ujarnya

Perumahan ini, kata Asman, nantinya bisa dimanfaatkan kembali oleh ASN atau pegawai negeri sipil. Dengan skema baru dana pensiun, dia memproyeksikan semua pegawai negeri bisa memiliki rumah subsidi di kawasan tertentu. "Kami berharap sistem pengelolaan dana pensiun itu betul-betul terasa manfaatnya untuk pegawai negeri, jadi setelah pensiun tidak stres tapi happy," kata Asman.

Berita ini bersumber dari Tempo.
Share:

Rabu, 24 Januari 2018

Skema Gaji PNS yang Baru Dijamin Tak Buat APBN Jebol

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Skema baru struktur gaji PNS yang kini tengah digodok oleh pemerintah akan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah sistem yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam skema ini dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman akan semakin mensejahterakan PNS. Pasalnya dalam skema ini juga akam diatur kenaikan gaji PNS berdasarkan sistem merit.

"Yang jelas semakin mensejahterakan PNS, dasarnya kan itu," ujar dia di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Herman mengatakan, setelah disepakati skema baru, makan akan terlebih dahulu disimulasikan. Hal ini untuk memastikan kemampuan APBN menanggung belanja aparatur negara ini.

"Ini juga dilihat dari kemampuan fiskal negara, PNS sejahtera kalau kemampuan fiskalnya kurang ini kan berat juga. Makannya nanti disimulasikan, baik untuk PNS, tapi kapasitas fiskal harus aman," jelasnya.

Menurutnya, dengan jumlah PNS yang mencapai 4,3 juta orang maka akan membutuhkan dana yang tak sedikit untuk memenuhi belanja aparatur terlebih kenaikan gaji.

"Jangan sampai peningkatan belanja aparatur mereduksi belanja publik, itu yang harus dihitung dengan baik, kan jumlah PNS 4,3 juta, ini pasti dananya triliun kan," ungkapnya.

Sementara itu, dia memastikan kenaikan gaji nantinya akan berdasarkan kinerja PNS, baik kinerja instansional maupun individual.

Untuk instansional tergantung instansinya yang diukur dari indeks reformasi birokrasi yang sebelumnya dilakukan rivew terlebih dahulu. Sedangkan berdasarkan individul tergantung kinerja individu, dimana ada sasaran kerja pegawai.

"Jadi peningkatan penggajian PNS berbanding lurus kompetensi dan kinerjanya. Jadi yang malas-malasan belum tentu (menikmati gaji naik)," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 13 Januari 2018

Gaji PNS akan Disesuaikan dengan Beban Kerja

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana itu saat ini masih digodok dan bakal dibahas langsung bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gaji PNS selama ini diberikan sesuai dengan masa kerja dan golongan dari masing-masing abdi negara itu sendiri. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemberian gaji akan berdasarkan pokok akan mengikuti beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, mengatakan struktur penggajian PNS harus sesuai dengan sistem merit atau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang tertera dalam UU ASN. Artinya, diperkirakan penggajian PNS tidak lagi berdasarkan masa kerja dan golongan.

"Intinya pemberian tunjangan harus berdasarkan sistem merit, kualifikasi kompetensi. Apa itu sistem merit, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Bila mengacu pada kebijakan tersebut, maka nantinya ada perbedaan nilai pemberian gaji bagi PNS dengan kinerja yang baik dengan yang kurang baik. Sebab, kinerja serta beban kerja menjadi penilaian utama dalam penetepan gaji.

Dengan penilaian beban kerja dan kinerja dari masing-masing PNS, maka ada kemungkinan gaji pokok bisa lebih tinggi dibanding tunjangan. Selama ini diketahui tunjangan para ASN lebih tinggi dibanding gaji pokok.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain.

"Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," kata dia beberapa waktu lalu.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Pemerintah Tegaskan PPPK Bukan Pengganti Honorer

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasis Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukanlah pengganti pegawai honorer. Sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS), rekrutmen PPPK ini pun harus melalui sistem merit. 

Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman Suryatman menegaskan, pegawai kontrak pemerintah ini bukan peralihan dari status tenaga honorer yang sudah ada. "Bukan honorer. Berbeda. Tetap harus seleksi seperti seleksi CPNS," katanya saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Rabu (10/1/2018). 

Meski begitu, Herman mengatakan, tenaga honorer yang ada di daerah punya kesempatan menjadi PPKK. Menurut dia, peluang untuk menjadi PPPK bagi tenaga honorer terbuka lebar dibandingkan menjadi PNS. "Peluang bagi temanteman honorer lebih terbuka karena dari segi usia lebih longgar dan fleksibel. Tidak seperti untuk CPNS usia maksimal adalah 35 tahun," ungkapnya. 

Di sisi lain, Herman menuturkan, pentingnya keseriusan tenaga honorer untuk mengikuti tahapan seleksi. Pasalnya, pemerintah menegaskan dalam hal rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS ataupun PPPK, tidak ada pengangkatan langsung. "Harus melalui seleksi, itu prinsip. Harus ada upaya lebih agar lolos seperti mengikuti simulasi CAT online. Masalahnya, banyak teman yang tidak mau ikut seleksi dan ingin pengangkatan langsung," ujarnya.

Terkait dengan rekrutmen PPPK, Herman mengaku, masih menunggu aturan teknis. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah menyusun peraturan presiden (perpres) tentang jabatan apa saja yang bisa diisi pegawai kontrak pemerintah. "Peraturan pemerintah (PP) sudah selesai, tapi pihak Setneg ingin dilengkapi dengan perpres terkait dengan jabatannya apa saja," katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah. Menurut dia, PPPK bukanlah pengganti honorer seperti yang sering dipersepsikan. "Jadi, banyak disalahartikan seolah-olah sama dengan honorer," katanya.

Dia mengatakan, sebagaimana proses penyusunan Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN, PPPK diadakan untuk merekrut pegawai profesional yang dibutuhkan negara. Terlebih lagi, jika diketahui tidak ada PNS yang dapat mengisi jabatan tersebut. "Misalnya saja dosen asing untuk penelitian dan mengajarkan tidak mungkin jadi PNS. Ini memang ahli yang dibutuhkan. Jangan pegawai administrasi biasa direkrut dari PPPK," tuturnya. 

Lina menjelaskan, PPPK juga diperuntukkan bagi tenaga profesional yang hanya dalam waktu tertentu bekerja di pemerintahan. Termasuk juga ada evaluasi kontrak jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

"Ini memang untuk profesional-profesional yang hanya bekerja selama beberapa tahun saja. Dokter, dosen, peneliti, dan guru bisa menggunakan PPPK," ungkapnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah harus lebih detail terkait jabatan yang bisa diisi PPPK. Menurutnya, perpres juga perlu lebih fleksibel mengingat birokrasi dinamis. "Jika ada jabatan baru yang dibutuhkan melalui PPPK, harus mudah ditambahkan," katanya. 

Pemahaman daerah terkait PPPK juga harus diperdalam jangan sampai di daerah memahami PPPK dengan makna berbeda. Apalagi saat ini sering dikaitkan dengan tenaga honorer. "Jadi, standarnya sama saat rekrutmen CPNS. Harus ada analisis jabatan dan beban kerja," katanya. 

Sebelumnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah tengah menyusun aturan berupa perpres terkait jabatan apa saja yang bisa diisi PPPK. Dia mengatakan, jabatan fungsional akan menjadi salah satu sasaran untuk diisi PPPK.

Berita ini bersumber dari Koran Sindo.
Share:

Minggu, 07 Januari 2018

Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan PNS yang saat ini dianggap tidak seimbang.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat revisi tersebut.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengaku masih membahas revisi struktur pendapatan PNS, yakni gaji pokok dan tunjangan dengan kementerian/lembaga terkait.

"Masih terus dibahas dengan panitia antar kementerian," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Senada juga disampaikan Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja. "Sistem gaji dan tunjangan yang baru masih dalam pembahasan RPP-nya," ucapnya.

Sementara saat hal ini dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani maupun Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya belum ada jawaban sampai dengan berita ini ditayangkan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

Untuk membahas perubahan komposisi tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur secara intensif.

"Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan PNS dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PAN-RB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia.

Perbedaan Sistem Upah Lama dan Baru

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam sistem pengupahan PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil, tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar, tunjangannya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangannya kecil nanti pensiunnya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiunnya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun. "Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

Dalam sistem baru tersebut, Salman mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

Salman juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kamis, 14 Desember 2017

Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 21 November 2017

250.000 Guru Honorer Layak Jadi PPPK

Sahabat pembaca info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa harapan jutaan guru honorer untuk mendapatkan kejelasan nasib mulai mendapatkan titik terang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengajukan 250.000 guru honorer di seluruh Indonesia untuk men(PPPK). 

Usulan ini dilatarbelakangi belum meratanya guru PNS di Indonesia. Diharapkan dengan pengangkatan ratusan ribu guru honorer sebagai PPPK, kekurangan guru dengan status PNS bisa tertutupi. 

“Kami sudah mendata guru honorer yang ada di Indonesia. Setelah melalui proses seleksi di antaranya siapa saja yang sudah lulus pendidikan sarjana strata satu (S-1) dan berusia dibawah3 3 tahun, maka terdapat 250.000 guru honorer yang kami nilai layak diajukan sebagai PPPK,” ujar Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, kemarin. 

Hamid menjelaskan, setelah melalui proses seleksi tersebut 250.000 nama yang layak telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Saat ini Kemenpan-RB masih melakukan kajian apakah usulan 250.000 guru honorer bisa disetujui.

"Jadi 250.000 orang guru honorer ini masih kita ajukan, tapi Menpan belum memberikan lampu hijau,” katanya. 

Hamid menegaskan bahwa saat ini Kemendikbud memang kekurangan guru yang ber status PNS. Kekurangan ini tidak bisa segera dipenuhi karena terbatasnya formasi PNS yang dialokasikan untuk Kemendikbud. “Makanya kami mengajukan PPPK untuk mengatasi kekurangan (guru) ini," katanya. Selain mengajukan guru honorer sebagai PPPK, kata Hamid, upaya untuk memenuhi kekurangan guru juga dilakukan dengan penggabungan (merger) sekolah. 

Tentu saja penggabungan ini dilakukan di sekolah-sekolah yang belum bisa memenuhi standar pelayanan minimal. Kalaupun tidak dengan merger, akan diubah menjadi satuan pendidikan lain. 

“Tetapi kebijakan untuk mendorong merger sekolah ini tidak berlaku di daerah 3T,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu Hamid juga menyinggung tentang tenaga pengawas yang masih terbatas. Menurut dia, pengawas memang anggarannya kecil sekali. Persoalannya bukan di anggaran pelatihan, melainkan banyak guru atau kepala sekolah yang tidak mau jadi pengawas karena tunjangannya kecil. Karena itu, kedepan akan diusulkan tunjangan pengawas akan lebih besar daripada kepala sekolah dan guru. 

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengapresiasi langkah Kemendikbud yang sudah mendata guru-guru honorer yang potensial diangkat menjadi pegawai kontrak pemerintah. 

Sebab, sudah sejak lama pihaknya berharap ada kenaikan status bagi para guru honorer untuk diakui pemerintah. Meski bukan PNS, menjadi PPPK sudah cukup menjadi solusi. Meski demikian, dia tetap menekankan bahwa guru yang masuk data itu harus yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. 

“Jangan (status PPPK) diberikan kepada siluman. Tibatiba saja saat pengang kat an ada nama (guru honorer) yang muncul. Jangan sampai ada nepotisme,” desaknya. 

Unifah menjelaskan, dia percaya Kemendikbud tidak akan memanipulasi data tersebut. Dia meminta pemerintah pusat tetap menggunakan data yang sudah diolahnya saja untuk pengajuan guru PPPK. Dia berharap Kemenpan-RB membuka mata dan hatinya untuk segera memproses pengajuan Kemendikbud.

Alasannya, tidak bisa dimungkiri kekurangan guru hampir mencapai 1 juta dan posisi guru honorer sangat membantu menambal kekurangan itu. Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar Unifah meminta ada pengecualian. Pemerintah harus mem prioritaskan untuk mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi di sana. Jika kualitasnya tidak mencukupi, pemerintah daerah yang harus melakukan pendidikan dan pelatihan agar kualitas guru honorer bisa meningkat. 

Ketua PB PGRI Sugito menambahkan, organisasinya memang menginginkan perjanjian kontrak PPPK guru honorer dilakukan satu kali saja. Sebab, jika dilakukan setiap tahun guru tersebut hanya akan jadi perasan oknum pemerintah daerah. 

“Harus dibuat kontrak satu kali saja dengan masa jabatan per berapa lama. Kalau kontraknya setiap tahun harus diubah, mereka akan diperas oleh oknum dalam proses pengurusannya itu,” katanya.

Selain itu, kata Gito, kalau memang untuk menjadi pegawai kontrak itu perlu tes maka lamanya mereka mengabdi sebagai guru honor harus dihargai. Hal ini untuk mempermudah guru honor memenuhi passing grade yang biasanya dipatok di angka 6. 

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Jumat, 29 September 2017

Pemprov DKI Akan Rekrut Tenaga Non PNS

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menyebutkan, saat ini pemerintah DKI akan merekrut tenaga non PNS untuk menambal ribuan posisi di lingkungan Pemprov DKI yang kosong. Hal itu dilakukan, karena DKI masih belum dapat merekrut PNS, padahal ada ribuan posisi yang lowong setelah ditinggal PNS yang akan memasuki masa pensiun per tahun 2018.

Rekrutmen calon PNS DKI Jakarta hingga kini masih dimoratorium sejak lima tahun lalu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemprov DKI harus memikirkan cara alternatif untuk mengisi posisi-posisi tersebut.

Adapun posisi yang dibutuhkan meliputi berbagai unit kerja di dinas Pemprov DKI, termasuk guru SD, SMP, dan SMA negeri di Jakarta.

"Karena tahun depan akan pensiun 2 ribu, selama lima tahun dan seterusnya. Bersama DPRD, kita mencari jalan keluar," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/9).

Meski begitu, Agus menegaskan, dicabut atau tidaknya moratorium perekrutan PNS, Pemprov DKI akan menyelesaikan masalah kepegawaiannya dengan menggunakan landasan hukum yang ada. Sebab, kata Agus, kekurangan PNS dapat berdampak pada optimalisasi layanan dari Pemerintah kepada warga. 

"Iya ini kebutuhan riil, tapi kita memahami persoalan yang dihadapi Menpan RB," ujar Agus.

BKD dan DPRD tengah merumuskan detail strategi darurat untuk melakukan perekrutan tenaga non PNS.

Agus mengaku sudah menyampaikan rencana strategi tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Nantinya, mekanisme syarat dan perekrutan petugas non-PNS akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pak Gubernur juga, (katanya) silakan dilaksanakan sepanjang tidak menganggu misbah APBD, tidak boleh (menggunakan) lebih 30 persen dari belanja pegawai," kata Agus 

Sistem penggajian tenaga non-PNS itu pun berdasarkan standar indeks yang didasarkan pada upah minimum pegawai (UMP), tepatnya dari APBD belanja non-pegawai.


Berita ini bersumber dari CNN Indonesia.
Share:

Senin, 04 September 2017

Kebijakan Guru Kontrak Tunggu Peraturan Pemerintah

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa kebijakan guru wiyata bakti yang diangkat menjadi guru kontrak atau dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga saat ini belum ada kejelasan. Pasalnya, saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP). 

“PP ini yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyikapi terkait keberadaan tenaga honorer tersebut nantinya. Peraturan ini yang mendasari dan sebagai juknis bagi kelanjutan tenaga honorer di sekolah negeri,” kata Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dindik Banyumas Edy Rahardjo.

Menurutnya, kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini muncul lantaran keberadaan guru maupun tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah maupun sekolah negeri. 

Meski PPP dari pemerintah pusat belum turun, beberapa waktu lalu Dindik mengeluarkan kebijakan terkait guru honorer di sekolah negeri. Bagi kalangan guru honorer atau wiyata bakti akan dijadikan sebagai guru kontrak.

“Hal tersebut sebagai jalan keluar atas keluarnya Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PP No 48 Tahun 2005 tenang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam Permendikbud No 26/2017 perubahan atas Permendikbud No 8 Tahun 2017 disebutkan guru honorer dari sumber dana BOS wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan dilaporkan ke Kemendibud,” jelasnya. 

Namun di sisi lain, PP No 48 Tahun 2005 menyebutkan pemerintah melalui pejabat kepegawaian dari tingkat pusat sampai daerah termasuk kepala sekolah dilarang untuk mengangkat atau memberi penugasan kepada guru honorer di sekolah. Atas dasar dua peraturan yang bertolak belakang tersebut, pihak Dindik meberikan solusi agar guru honorer dijadikan guru kontrak. 

“Kenyataan di lapangan guru honorer yang mengajar di sekolah masih sangat dibutuhkan karena sekarang ini Banyumas tengah kekurangan guru seiring dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun,” pungkasnya.


Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Sabtu, 02 September 2017

Pemkab Seruyan Buka Pendaftaran P3K Guru dan Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, secara resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus untuk guru dan tenaga kesehatan.

"Pendaftaran secara terbuka sudah dimulai pada 28 Agustus dan berakhir 8 September 2017. Adapun surat lamaran disampaikan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)," kata Kepala BKPSDM Seruyan Hartono di Kuala Pembuang, Rabu.

Ia menjelaskan, jumlah P3K yang diperlukan sebanyak 180 orang dengan formasi tenaga pendidik sebanyak 130 orang terdiri dari guru matematika, guru IPA, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia dan guru kelas. Kemudian, 50 orang tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perekam medik, sanitarian, pranata laboratorium, nutrisionis.

"Kualifikasi pendidikan bagi pelamar minimal strata I (S1) dan Diploma III (DIII)," katanya.

Persyaratan khusus bagi pelamar P3K adalah berusia 18-35 per Desember 2017, sedangkan untuk pelamar usia 35-40 tahun terhitung per Desember 2017 wajib memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga honorer sekurang-kurangnya lima tahun.

"Syaratnya lainnya, siap ditempatkan di seluruh desa di Kabupaten Seruyan, dan menandatangani kontrak kerja selama lima tahun," katanya. 

Ia menambahkan, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 11-13 September, dan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melakukan registrasi ulang atau pengambilan kartu tanda peserta ujian pada 12-14 September.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) pada 14-18 September, dilanjutkan tes wawancara pada 19-22 September dan pengumuman hasil seleksi pada 25 September 2017.

"Informasi pendaftaran ini sudah kita sampaikan juga melalui camat dan kepala desa. Harapannya mereka yang mendaftar dan lulus seleksi P3K adalah putra putri terbaik daerah Seruyan," katanya.

Berita ini bersumber dari Antara Kalteng.

Berikut ini pengumuman yang bersumber dari Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.



Untuk lampiran pengumuman bisa dilihat di Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.



Share:

Senin, 28 Agustus 2017

JATAH DANA PUSAT DIPANGKAS, GAJI GURU KONTRAK BULELENG TERANCAM TIDAK TERBAYAR

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa menyusul pemangkasan jatah dana dari pemerintah pusat tahun ini, Pemkab Buleleng harus “memutar otak” mengumpulkan dana untuk membiayai program termasuk membayar gaji guru kontrak yang terhutang. Total keperluan dana pembayaran gaji guru kontrak itu mencapai Rp 3,6 miliar.

Jika, kebutuhan dana ini tidak terpenuhi, maka guru kontrak pun menjadi korban dan terancam tidak mendapat gaji. Jumlah guru yang dikontrak tercatat 1.000 orang. Mereka dikontrak untuk mengatasi krisis guru sekolah dasar (SD) di semua wilayah di Buleleng. Setelah diangkat, meraka mendapat gaji sebesar Rp 1,2 juta perorang perbulan.

Dalam APBD 2017 ini, pemkab mengalokasikan kebutuhan gaji guru kontrak untuk Januari hingga September. Sedangkan, untuk Oktober-Desember rencananya dialokasikan melalui APBD Perubahan 2017 dengan total Rp 3,6 miliar. Sayang, rencana menambah kebutuhan gaji guru kontrak sebesar itu tampaknya cukup berat, karena dua sumber dana dari pusat yakni dana alokasi umum (DAU) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) dipangkas dari jatah semula.

Pemerintah pusat memberikan DAU kepada pemkab Rp 982,6 miliar, dan BHP sebesar Rp 23,7 miliar. Dana itu pun telah terpasang dalam APBD Induk 2017. Namun menjelang penyusunan APBD Perubahan 2017, pemerintah mengurangi kedua sumber dana tersebut. Rinciannya DAU dipangkas sebesar Rp 17,2 miliar, dan BHP Rp 5,9 miliar. Atas kebijakan ini, pemkab kehilangan pendapatan dari kedua sumber DAU dan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp 23,1 miliar.

Kepala Bappeda, Penelitian, dan Pengembangan Buleleng Gede Darmaja, Minggu (27/8) memastikan dana gaji kontrak sudah tersedia. Dia menjelaskan, kebutuhan tambahan dana pembayaran gaji guru kontrak sebesar Rp 3,6 miliar sudah tersedia dari pengalihan anggaran program yang masih bisa ditunda di tahun 2017. Dari upaya itu, sudah terkumpul dana sekitar Rp 7 miliar.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 3,6 miliar telah diprioritaskan untuk pembayaran nafkah guru kontrak. “Ini masalah nafkah para guru, kalau ini tidak tersedia, kasian mereka dan bisa akan berdampak serius. Makanya kita prioritaskan anggaran pengalihan kegiatan yang bisa ditunda kita pakai bayar gaji guru kontrak,” jelasnya. 

Berita ini bersumber dari BALIPOST.
Share:

Rabu, 09 Agustus 2017

Pengumuman Rekrutmen Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahap II Tahun 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non-PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada, tahap kedua tahun 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/. Adapun persyaratan dan tatacara pendaftaran sebagai berikut:


Silakan unduh.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.