Rabu, 22 Maret 2017

Migrasi PTT Daerah ke PPPK, Dinkes Tunggu Aturan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk pegawai tidak tetap (PTT) baik daerah yang dibiayai APBD maupun PTT Pusat yang gagal diangkat sebagai CPNS karena terganjal usia melebihi ketentuan. Pasalnya, Pemerintah Pusat kini tengah mengajukan draf rancangan Peraturan Pemerintah terkait diperbolehkannya mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya saja terkait PPPK ini, saat ini tengah diajukan drafnya oleh Kemenpan untuk dibahas menjadi PP.

Diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Herman Azedi MM ditemui koran ini Selasa (21/3) kemarin, memang ada wacana kesana arahnya untuk PTT daerah termasuk bagi yang gagal diangkat CPNS, namun hingga sekarang belum ada aturan jelasnya secara tertulis.

“Kita masih menunggu aturan itu yang mana memperbolehkan untuk mengangkat PPPK, juga dimana yang mejadi kewenangan Kabupaten nantinya, drafnya baru diajukan oleh Kemenpan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Herman Azedi MM ditemui koran ini Selasa (21/3) kemarin.

Diungkapkan mantan Asisten I ini di Kabupaten OKU Selatan ini,  terdapat 173 Bidan PTT Daerah dan 25 orang PTT Perawat Daerah yang selama ini honor mereka ditanggung APBD sebesar Rp1 juta stiap bulannya. Belum lagi ditambah satu bidan PTT Pusat yang gagal diangkat menjadi CPNSD karena terganjal usia.

“Jumlahnya 198 tenaga dari Bidan dan Perawat yang ditugaskan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah, mulai tahun 2017 ini tak lagi
diperpanjang masa tugasnya. Sejak Desember lalu bidan dan perawat PTT resmi dirumahkan,”ujar Herman Azedi.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

Rabu, 25 Januari 2017

SELEKSI TERBUKA PENDAMPING SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL PROFESIONAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Dalam rangka mewujudkan semangat NAWACITA, khususnya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta memastikan negara hadir untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, Menteri Sosial Republik Indonesia mengundang putra putri terbaik bangsa yang memiliki jiwa petualang, cinta tanah air, setia kawan, kreatif dan inovatif yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil Profesional Tahun 2017.

Untuk pengumuman selengkapnya silahkan download pada link berikut :


Berita ini bersumber dari Kementerian Sosial RI.
Share:

Minggu, 15 Januari 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau seluruh guru PNS yang mengajar di sekolah swasta, kembali ke asalnya.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengimbau seluruh guru PNS yang mengajar di sekolah swasta, kembali ke asalnya.

Ini sebagai amanat dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana posisi pengabdian PNS ada di instansi pemerintah.

"Bagi guru-guru yang statusnya PNS dan masih mengajar di sekolah swasta, wajib pindah ke sekolah negeri," kata Kabid Perencanaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Syamsul Rizal, Minggu (15/1).

Dia menegaskan, dalam UU ASN menyebutkan aparatur sipil negara hanya terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keduanya mengabdi di instansi pusat maupun daerah.

"Guru PNS yang diperbantukan di swasta, sudah saatnya pulang ke asalnya. Kalau menolak, ada sanksi tegas yang akan diberlakukan sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS," ucapnya.

Berapa guru PNS yang masih bertahan di sekolah swasta, menurut Syamsul, masih dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengembalian guru PNS ke sekolah negeri dalam upaya penataan pegawai. Selama ini sekolah negeri kekurangan guru PNS dan hanya diisi honorer. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 14 Januari 2017

1.600 Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemkab Purbalingga Tak Bisa Diangkat Jadi PNS, Hanya bisa diangkat sebagai PPPK

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.600 pegawai tidak tetap (PTT) atau yang sebelumnya disebut pegawai honorer di lingkungan Pemkab Purbalingga, tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, dalam rancangan peraturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (RPP PPPK), pegawai tidak tetap hanya bisa diangkat sebagai PPPK.

“Saya sudah membaca RPP PPPK, nantinya pegawai dikelompokkan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan pegawai PPPK,” ujar Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, kemarin (9/1). 

Dia menjelaskan, terkait aturan tersebut pemkab tidak bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan, pegawai tidak tetap ada yang diangkat dan dibiayai dari kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diangkat komite sekolah atau diangkat oleh puskesmas. 

Menurut Tasdi, untuk prosedur pengangkatan PPPK nantinya harus melalui seleksi. Misalnya dari 1.600 orang pegawai tidak tetap, jika hanya butuh 500 yang akan diangkat sebagai PPPK maka dilakukan seleksi. “Disaring dan dipilih yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” katanya. 

Menyusul ditetapkannya OPD, Tasdi mengatakan, akan kembali melakukan inspeksi mendadak pada beberapa OPD. Inspeksi serupa juga akan dilakukan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Sekda Wahyu Kontardi SH, dan beberapa asisten. 

“Sidak ini bukan upaya pencitraan, tetapi niat untuk memastikan OPD yang baru dan diisi pejabatnya sudah berjalan atau belum,” jelasnya. 

Dia menjelaskan, sejak dilantik sebagai bupati, dia sudah melakukan sidak pada 164 kantor. Sidak dilakukan hingga tingkat kecamatan bahkan ke desa. “Mulai minggu kedua bulan Januari, kami akan melakukan sidak lagi. Hal ini untuk melihat seberapa besar peningkatan kdisiplinan ASN di jajaran Pemkab Purbalingga,” ujarnya. 

Dia menilai, kedisiplinan PNS atau ASN sejak dia menjabat sudah mulai ada peningkatan. Demikian juga dengan kinerjanya. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran untuk mengukur kedisiplinan PNS. Sedangkan hasil kinerjanya, salah satunya terlihat dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2016 yang besarnya sekitar Rp 97 miliar. 

Jika pada tahun 2015, Silpa bisa mencapai Rp 264 miliar, tahun 2016 sudah berkurang jauh. Dari sisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga akan dipatok ada peningkatan Rp 30 miliar.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, target PAD yang meningkat setiap tahunnya paling sekitar Rp 10 miliar. Untuk tahun 2017 ini, saya targetkan naik Rp 30 miliar menjadi Rp 247 miliar. Untuk mencapai target ini, saya berani menaikan tunjangan penghasilan pegawai (Tamsilpeg, red) sebesar 50 persen,” jelasnya. 


Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Rabu, 28 Desember 2016

PENERIMAAN CALON TENAGA KONTRAK TAHUNAN (TKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Terbuka akan menerima Calon Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) tahun 2017 sejumlah 9 (sembilan) orang untuk ditempatkan di Kantor UT-Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
No.FormasiTingkat Pend.Kualifikasi AkademikJumlah FormasiIPK min.Penempatan
1Tenaga ICTDIII/S1
  • Teknik Informatika
  • Sistem Informasi
  • Ilmu Komputer
  • Teknik Komputer
  • Manajemen Informatika
22,75UT-Pusat
2ICT ProgrammerDIII/S1
  • Teknik Informatika
  • Sistem Informasi
  • Ilmu Komputer
  • Teknik Komputer
  • Manajemen Informatika
32,75UT-Pusat
3Tenaga Front DeskDIII/S1
  • Ilmu Komunikasi
  • Psikologi
  • Sastra
12,75UT-Pusat
4Tenaga MarketingS1
  • Manajemen
  • Ilmu Komunikasi
12,75UT-Pusat
5Tenaga PerhotelanS1Perhotelan12,75UT-Pusat
6Tenaga SekretarisDIII/S1
  • Sekretaris
  • Ilmu Komunikasi
12,75UT-Pusat
Penerimaan pendaftaran 27 Desember 2016 sampai 27 Januari 2017. 
Informasi selengkapnya di laman Pusat Karir UT
Berita ini bersumber dari Universitas Terbuka
Share:

Rabu, 21 Desember 2016

Dokter, Bidan dan Perawat di Pagaralam Perpanjang Kontrak

Sahabat pembaca Info Mendekati habisnya masa kontrak kerja, para tenaga medis yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap (PTT), harus melakukan perpanjangan kontrak.

Ratusan tenaga medis yang ada saat ini mulai disibukkan dengan membawa berkas ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pagaralam.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, Lili Ernani, melalui Kabid Kesga, Has Monalisa mengatakan, tahun ini kontrak kerja sebagai tenaga medis PTT daerah, baik itu dokter, bidan dan perawat selama tiga tahun, akan segera berakhir tahun ini.

"Untuk melanjutkan kontrak kerja periode selanjutnya selama tiga tahun, mereka diharuskan mengurus perpanjangan kontrak," ujar Monalisa kepada Sripoku.com, Rabu (21/12/2016).

Bagi mereka yang tidak mengurus maka pihak Dinkes akan dianggap mengundurkan diri sebagai PTT daerah Kota Pagaralam.

"Namun betdasarkan data yang ada mereka semua mengurus pemberkasan ulang untuk periode berikutnya selama tiga tahun ke depan, namun satu bidan yang mengurus pindah," katanya.

Disebutkan Monalisa, adapun jumlah tenaga medis PTT daerah yang diangkat Pemerintah Kota Pagaralam, sebanyak 147 orang, meliputi lima dokter (gigi dan umum), 52 bidan Puskeskel, 38 bidan rawat inap Puskesmas, dan 52 perawat rawat inap.

"Mereka yang diangkat sebagai PTT daerah ini dibiayai langsung oleh APBD Kota Pagaralam. Selain PTT daerah, ada juga 4 bidan PTT pusat dan 15 bidan PTT provinsi," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Sriwijaya Post.
Share:

Minggu, 04 Desember 2016

Honorer dan Bidan PTT Bersatu Kawal Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa sepuluh fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan usul inisiatif dewan.

Revisi UU ASN itu nantinya mengakomodir pengangkatan seluruh honorer, PTT, maupun non kategori, menjadi CPNS.

Para honorer pun bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU.

"Kami akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Ini sudah separoh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini," tegas Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titik Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (4/12).

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Bidan PTT, Marian‎i mengungkapkan, saat ini seluruh honorer maupun non honorer tidak lagi melihat profesi.

Yang dilihat adalah kumpulan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non PNS.

‎"Perjuangan kami untuk kepentingan bersama, tidak ada pengkotakan. Walaupun masih ada forum yang belum bergabung, tapi tetap misi kami untuk semua," ujarnya.

Sampai saat ini menurut Mariani, sudah 12 forum yang bergabung yaitu‎ Bidan PTT Pusat Indonesia, Pager Nusantara (honorer K2), FK THLBPP Nusantara, Presidium Perjuangan ITBPPI, FK THL POPT Nusantara, FKP2I Pendamping Perkebunan, FKPPBI Penyuluh Perikanan, FTI (Inseminator Peternakan), FK BPPPN (BanPol PP), FOPPSI, PMT, dan FHK2I.

"Kami tetap membuka ruang bagi kawan-kawan forum yang belum bergabung, bersatu kita akan lebih kuat," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 18 November 2016

Sebentar Lagi, Pelayanan Publik Tidak Boleh Libur

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berencana membuka pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu. Hal itu akan dilakukan diiringi dengan sistem penggajian yang baik bagi pegawai negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asman segera membuat peraturannya untuk menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dia menegaskan, pada dasarnya pelayanan publik tidak boleh berhenti.

Menurut dia, seorang aparatur yang bertugas pada Sabtu atau Minggu, tetap harus mendapat libur. Dia bisa libur pada Senin. Dengan demikian, pelayanan publik tetap buka meskipun pada hari libur.

Asman mengemukakan saat ini banyak kantor bank yang tetap buka pada Sabtu dan Minggu. Untuk itu, peraturan yang akan dibuatnya nanti mengungkapkan alasan mengapa pegawai negeri tidak boleh berhenti memberi pelayanan publik.

Targetnya, kata Asman, semua kebutuhan publik harus terlayani secara maksimal. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada masyarakat yang tidak terlayani karena alasan hari libur dan bukan jam kerja.

Selain itu, Asman mengatakan, penanganan pelayanan publik saat ini tidak harus bertemu dengan orang. Sebisa mungkin diganti menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat saat. Dengan kata lain, menggunakan jaringan internet.

Asman sangat yakin teknologi tersebut benar-benar akan membatasi pertemuan orang dengan orang. Bahkan, para pengguna layanan publik itu tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan. Cukup dari rumah mereka masing-masing.

Selain aturannya, Asman juga akan menyusun sistem penggajian yang lebih baik. Pemerintah akan menerapkan sistem merit pada pelayanan publik tersebut.

Mereka yang mendapat gaji atau tunjangan lebih besar adalah yang bekerja rajin. Di masa datang, prinsip seperti itu akan benar-benar ditetapkan.

Sistem merit tersebut juga telah menjadi amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 51 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Manajemen itu meliputi manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Berita ini bersumber dari KORPRI ONLINE.
Share:

Rabu, 02 November 2016

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan komposisi anggaran gaji 4.000 guru honorer SMA/SMK.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan komposisi anggaran gaji 4.000 guru honorer SMA/SMK seiring pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Besarannya masih dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk diusulkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji seperti dikutip Antara, Selasa (1/11/2016).

Menurut Aji, seluruh guru honorer yang akan digaji melalui APBD DIY harus memiliki Surat Keputusan (SK) kepala sekolah. Selanjutnya mereka juga akan mengikuti proses assesment di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY untuk selanjutnya ditentukan sebagai guru honorer atau pegawai kontrak.

“Besaran gajinya nanti (guru honorer) saya juga tidak tahu karena assesement ada di BKD,” kata dia.

Ia mengatakan payung hukum berhubungan dengan tenaga honorer itu juga akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang diperkirakan selesai sebelum 1 Januari 2017.

Aji mengatakan untuk guru berstatus PNS, Disdikpora DIY saat ini masih memproses pembuatan surat keputusan mereka yang semula sebagai pegawai pemerintah kabupaten/kota menjadi pegawai pemerintah daerah DIY per 1 Oktober 2016 sesuai tanggal berita acara serah terima pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Meski demikian hingga Desember 2016 seluruh penggajian guru SMA/SMK masih ada di kabupaten.

“Baru per 1 Januari 2017 nanti semuanya mencakup penggajian, aset, dan dokumentasi SMA/SMK sudah diurusi provinsi. Pencatatan aset sekarang masih berlangsung,” kata dia.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Minggu, 30 Oktober 2016

Pengumuman Penerimaan Pegawai Non PNS Kontrak D.I.Yogyakarta 2016

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak yang akan mengisi lowongan sejumlah 841 formasi.
Pengumuman selengkapnya download disini
Lampiran 1 formasi penerimaan non pns 2016 download disini
Berita ini bersumber dari BKD Provinsi D.I.Yogyakarta.
Share:

Selasa, 28 Juni 2016

Pemprov DIJ akan merekrut pegawai kontrak.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemprov DIJ akan merekrut pegawai kontrak. Ini dilakukan untuk menyiasati kekurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Setiap tahun sekitar 300 PNS di lingkungan Pemprov DIJ memasuki masa pensiun. Di sisi lain, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium penerimaan CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto tahun ini jumlah PNS yang pensiun mencapai 359 orang. Sedangkan total jumlah PNS di Pemprov DIJ 7.200 orang. “Lama kelamaan kalau pensiun terus tapi tidak ada penerimaan, bisa habis,” ujar Agus di sela penyerahan SK pensiun pada 211 PNS di Kepatihan kemarin (23/6).

Menurut Agus, fenomena ini harus diantisipasi. Salah satunya dengan merekrut tenaga kontrak. Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dianggap ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dalam perjanjian kontrak (P3K). P3K itu akan dikontrak setiap tahun, hingga maksimal tiga tahun. Menurut Agus, pegawai kontrak tersebut berbeda dengan pegawai tidak tetap (PTT). “Kalau PTT maksimal sampai 55 tahun, bisa sampai 60 tahun jika dibutuhkan,” tuturnya.

Mengenai jumlah pegawai kontrak yang direkrut tiap tahun, tergantung kebutuhan tiap SKPD dan kemampuan anggaran. Cara lainnya untuk menyiasati kekurangan PNS adalah dengan melakukan redestribusi PNS. BKD juga akan memindahkan pegawai dari SKPD yang jumlah PNS berlebih ke pos yang kosong.

Selain itu dengan pensiunnya beberapa PNS, juga akan mengurangi jumlah PNS di Pemprov DIJ yang tidak kompeten. Agus mengatakan jika sebelumnya pernah menyebut sekitar 60 persen PNS di Pemprov DIJ tidak kompeten, jumlahnya turun seiring dengan adanya PNS yang pensiun. “Tentunya turun, sudah tidak 60 persen lagi,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto juga meminta ada peningkatan kompetensi PNS Pemprov DIJ. PNS yang tidak kompeten tersebut diminta untuk diikutkan pengembangan pendidikan pegawai. Jika tetap tidak ada peningkatan kompetensi diusulkan untuk pensiun dini. “Kalau memang tidak bisa lebih baik mengundurkan diri,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Jogja.
Share:

Senin, 29 Februari 2016

Inilah Perpres Pengangkatan Dosen Sebagai PPPK Pada 35 PTS Yang Dinegerikan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, pemerintah memandang perlu mengatur status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Atas dasar pertimbangan ini pada tanggal 1 Februari 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru.

Disebutkan dalam PP ini, PTN baru itu terdiri dari 35 perguruan tinggi swasta (PTS) yang dinegerikan (PTN)kan, yaitu:

1. Universitas Bangka Belitung; 1. Universitas Borneo Tarakan; 3. Universitas Musamum; 4. Universitas Maritim Raja Ali Haji; 5. Universitas Sulawesi Barat; 6. Universitas Samudera; 7. Universitas Sembilasbelas November Kolaka; 8. Universitas Tidar; 9. Universitas Siliwangi; 10. Universitas Teuku Umar; 11. Universiras Timor; 12. Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta; 13. Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta; 14. Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur; 15. Universitas Singaperbangsa Karawang; 16. Institut Teknologi Sumatera; dan 17. Institut Teknologi Kalimantan.

18. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh; 19. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua; 20. Politeknik Manufaktur Teknologi Negeri Bangka Belitung; 21. Politeknik Negeri Batam; 22. Politeknik Negeri Bengkalis; 23. Politeknik Negeri Nusa Utara; 24. Politeknik Negeri Balikpapan; 25. Politeknik Negeri Sambas; 26. Politeknik Negeri Madiun; 27. Politeknik Negeri Banyuwangi; 28. Politeknik Negeri Tanah Laut; 29. Politeknik Negeri Ketapang; 30. Politeknik Negeri Cilacap; 31. Politeknik Negeri Indramayu; 32. Politeknik Maritim Negeri Indonesia; 33. Politeknik Negeri Madura; 34. Politeknik Negeri Fakfak; dan 35. Politeknik Negeri Subang.

“Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru diangkat menjadi PPPK,” bunyi Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut.

PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menurut Perpres ini, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru, dilakukan melalui formasi khusus yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres ini, untuk dapat diangkat menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan:

a. telah terdaftar sebagai Dosen atau Tenaga Kependudukan pada PTN yang baru didirikan;

b. terdaftar sebagai Dosen atau Tenaga Kependudukan pada berita serah terima sumber daya manusia dari badan penyelenggara perguruan tinggi swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan paling sedikit telah mengabdi selama 2 (dua) tahun pada saat Peraturan Presiden ini berlaku bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta;

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis; dan

g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PPPK pada PTN Baru karena:  a. telah mencapai usia: 1. 65 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah; 2. 70 tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor; dan 3. 58 tahun bagi Tenaga Kependidikan;  b. atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; dan e. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

“Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru dilakukan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi) atas usul pemimpin perguruan tinggi,” bunyi Pasal 7 Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini,Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru berhak menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk jabatan pemimpin PTN dan jabatan lain yang membidangi urusan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara .

Perpres ini juga menyebutkan, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru berhak mendapatkan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Selain hak sebagaimana dimaksud, Dosen sebagai PPPK pada PTN Baru memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi profesor yang diberikan oleh pemerintah,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 10 Tahun 2016 itu.

Penyelesaian pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru menjadi PPPK, menurut Perpres ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tangggal 3 Februari 2016 itu.

Berita ini bersumber dari Sekretariat Kabinet RI.
Share:

Senin, 04 Januari 2016

Perekrutan ASN dengan sistem PPPK akan dilakukan begitu PP Terbit

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan bahwa pada 2016 masih tetap memberlakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, di tahun ini tidak akan ada perekrutan PNS.

"Pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen hingga moratorium CPNS dibuka kembali. Jadi info yang beredar di internet terkait perekrutan CPNS itu bohong," sebut Yuddy saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) transit di Cirebon, Minggu (3/1/2016).

Dia menegaskan, saat ini Kemenpan RB masih memperpanjang moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Langkah untuk melakukan moratorium kami ambil untuk memangkas anggaran belanja pegawai yang sudah terlalu membengkak,” ujar Yuddy.

Ia melanjutkan, tidak ideal suatu daerah anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran belanja infrastruktur. Lebih dari 125 daerah di Indonesia belanja pegawainya bahkan sudah melebihi 50 persen. “Makanya moratorium CPNS lebih baik dilanjutkan,” ujarnya.

Namun, perekrutan ASN dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap akan dilakukan. PPPK atau tidak lebih dari sebutan PNS kontrak ini akan dilakukan begitu pemerintah pusat usai menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Kami tinggal tunggu PP saja. Begitu PP terbit, sistem perekrutan PPPK akan langsung berlaku. Mau tidak mau hanya rekrutmen seperti ini saja yang masih bisa dilakukan, karena kami tidak bisa menutup mata dengan kebutuhan daerah akan kurangnya ribuan PNS,” katanya.

Dijelaskan, antara PNS dan PPPK terletak pada penerimaan berbagai tunjangan. Di antaranya ASN dari rekrutmen PPPK tidak bisa menerima tunjangan pensiunan. “Karena tunjangan pensiunan pemerintah sangat besar yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp 90 triliun,” katanya.


Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.