Sabtu, 17 Juni 2017

Peraturan pemerintah soal PPPK segera diterbitkan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selama ini kalah pamor ketimbang pegawai negeri sipil (PNS).

Kalaupun gaji keduanya sama, PPPK kalah dengan PNS karena tidak mendapatkan tunjangan pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan urusan tunjangan pensiun sejatinya bukan hanya untuk PNS saja.

Dia menegaskan pegawai dengan status PPPK juga bisa mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayar setiap bulan layaknya PNS.

"Dengan catatan para pegawai berstatus PPPK itu bersedia menyisihkan gajinya untuk bayar iuran tunjangan pensiun," kata Bima di Jakarta kemarin (17/6).

Dia mengatakan, tunjangan pensiun PNS itu juga hasil pengelolaan dari iuran gaji. Dia menjelaskan sejatinya amanah dari UU Apratur Sipil Negara (ASN) tidak ingin membuat pembeda antara pegawai berstatus PNS dan PPPK.

Bima menjelaskan untuk menyiapkan tunjangan pensiun untuk pegawai berstatus PPPK itu, dia sudah berkomunikasi dengan PT Taspen.

Dia mengatakan PT Taspen sudah menyampaikan sikap siap mengelola iuran pensiun pegawai berstatus PPPK itu.

Dia berharap klausus teknis soal tunjangan pensiun itu dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang PPPK. Dia menjelaskan aturan ini sebentar lagi diterbitkan.

Menurut Bima ada beberapa keuntungan dengan adanya PPPK itu. Diantaranya mengatasi persoalan kekosongan PNS kesehatan maupun pendidikan di daerah khusus.

"Dengan sistem kontrak, mereka sudah diikat kontrak bekerja di lokasi itu. Tidak bisa dimutasi-mutasi lagi," jelasnya. Urusan kesejahteraan, Bima mengatakan tidak perlu khawatir karena bisa disamakan dengan PNS.

Bima menjelaskan ke depan memang idealnya tidak semua jabatan diisi oleh PNS. Jabatan-jabatan teknis seperti tenaga medis, guru, dan sejenisnya bisa diisi dengan tenaga PPPK.

Sementara untuk jabatan PNS, hanya untuk posisi-posisi strategis. "Misalnya strategis terkait kerahasiannya. Contohnya di bagian keuangan atau perencanaan kebijakan," tuturnya.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto membebarkan bahwa peraturan teknis yakni peraturan pemerintah soal PPPK segera diterbitkan.

"Jadi kalau bisa UU ASN sebagai payung peraturan pemerintah tentang PPPK jangan direvisi dulu," jelasnya.

Tasdik berharap parlemen memberikan waktu kepada pemerintah untuk menjalankan amanah UI ASN dahulu.

Terkait dengan kesamaan hak kesejahteraan PNS dan PPPK, Tasdik sangat mendukungnya. Dia mengatakan selama pemerintah mempunyai anggaran yang cukup, bisa saja gaji, tunjangan, dan fasilitas lain PPPK disamakan dengan PNS.

Tasdik juga mengatakan tenaga PPPK juga bisa mengisi jabatan birokrasi yang bergengsi. Seperti tenaga ahli maupun konsultan pemerintah.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 21 April 2017

Ratusan Guru di Bekasi Pertanyakan SK Pengangkatan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Ratusan guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi mendatangi kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Jumat (21/4/2017) siang.

Kedatangan mereka ke sana hendak meminta kejelasan soal Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang pengangkatan mereka dari honorer menjadi TKK.

Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Firman mengatakan, lambatnya penyerahan SK berimbas pada gaji mereka selama empat bulan.

Soalnya SK pengangkatannya menjadi dasar pencairan gaji yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat dan daerah per Januari-April 2017.

"Saya sendiri belum menerima SK sejak Desember karena masih tertahan di Dinas Pendidikan. Ribuan anggota saya juga belum memperoleh SK sejak mereka lolos verifikasi," kata Firman di Plaza Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat (21/4).

Firman mencatat, ada 2.565 guru non Aparatur Sipil Negara SD dan SMP di Kota Bekasi yang merasakan hal demikian.

Mereka juga mengeluhkan adanya perbedaan besaran honor dan tunjangan guru pasca kenaikan status dari honorer menjadi TKK per Februari 2017.

Hal itu terungkap, berdasarkan informasi dari guru TKK yang lebih dulu lolos verifikasi dan memperoleh SK pengangkata.

"Kami mengira besaran gaji yang diterima bakal sama, tapi nyatanya tidak. Salah satu indikator perbedaan itu adalah jangka waktu guru mengabdi. Semakin lama, dia akan dapat upah yang besar," ujarnya.

Salah seorang guru TKK, Sunarti (35) mengeluhkan lambatnya proses penyerahan SK pengangkatan dari Pemerintah Kota Bekasi.

Bahkan kenaikan statusnya itu terasa setengah hati, karena dia telah diangkat namun belum memperoleh SK dari instansi terkait.

"Dari tahun 2004 saya peroleh upah Rp 250.000 per bulan dan di akhir 2016 saya peroleh Rp 500.000. Kenaikan upahnya sangat kecil," katanya.

Kepala BKPPD Kota Bekasi, Reny Handayani mengungkapkan, penyebab lambatnya penerbitan SK karena ada persoalan administrasi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Pejabat yang berwenang untuk mendatangani berkas itu sedang cuti.

"SK pengangkatan belum ditandatangani pejabat terkait. Tapi saya sudah koordinasikan dengan yang bersangkutan, katanya pekan depan sudah bisa dicairkan," kata Renny.

Renny menjelaskan, sesuai SK pengangkatan mereka per Februari 2017, diketahui besaran gaji yang diterima berdasarkan klasifikasi masa kerja.

Untuk masa kerja 0-3 tahun sebesar Rp 700.000 per bulan, masa kerja 3-6 tahun Rp 1 juta per bulan, masa kerja 6-8 tahun Rp 1,2 juta dan di atas 8 tahun Rp 1,5 juta.

Besaran gaji itu kemudian ditambah dengan tunjangan transportasi sebesar 75 persen dari besaran gaji yang diterima.

"Karena itu, adanya perbedaan penerimaan gaji para TKK," jelasnya.

Kendala lainnya, kata Renny, belum terselesaikannya administrasi pencairan gaji di dua lembaga pendidikan, yaitu SMPN 7 dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Bekasi Timur.

"Masih ada masalah peng-SPJ-an pencairan dana gaji guru di dua lokasi itu, jadi berimbas pada guru lainnya," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Warta Kota.
Share:

Senin, 10 April 2017

Pemkab Kapuas Hulu Terima 608 Guru Kontrak di Tahun 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi menyatakan, Pemda Kapuas Hulu tahun 2017 menerima ada 608 orang guru kontrak, yang akan ditersebar keseluruhan kecamatan.

"Hari ini (Senin) kami sudah membuka penerimaan berkas lamaran, dan seleksi administrasi sampai 28 April. Sudah cukup banyak berkas yang sudah diterima oleh panitia," ujar Petrus Kusnadi kepada wartawan, Senin (10/4/2017).

Petrus menjelaskan, guru kontrak yang dicari seperti guru kelas, agama (Islam, Katolik, dan Protestan), guru TK, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru Matematika, guru IPA, IPS dan guru PPKN. "Kita harap semua peserta seleksi guru kontrak fokus, untuk mengikuti aturan penerimaan guru kontrak," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, uhammad Sukri menyatakan, tes atau seleksi guru kontrak dilakukan secara terbuka, dan tanpa ada intervensi dari siapapun. "Kami mengutamakan asal putra dari kecamatan," ucapnya.

Dengan tegas jelas Sukri, tidak ada namanya titipan-titipan karena penerimaan guru kontrak ini sesuai kebutuhan Kapuas Hulu yang masih kekurangan guru. "Sekali lagi kita lakukan seleksi terbuka," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Kapuas Hulu.
Share:

Rabu, 22 Maret 2017

Migrasi PTT Daerah ke PPPK, Dinkes Tunggu Aturan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk pegawai tidak tetap (PTT) baik daerah yang dibiayai APBD maupun PTT Pusat yang gagal diangkat sebagai CPNS karena terganjal usia melebihi ketentuan. Pasalnya, Pemerintah Pusat kini tengah mengajukan draf rancangan Peraturan Pemerintah terkait diperbolehkannya mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya saja terkait PPPK ini, saat ini tengah diajukan drafnya oleh Kemenpan untuk dibahas menjadi PP.

Diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Herman Azedi MM ditemui koran ini Selasa (21/3) kemarin, memang ada wacana kesana arahnya untuk PTT daerah termasuk bagi yang gagal diangkat CPNS, namun hingga sekarang belum ada aturan jelasnya secara tertulis.

“Kita masih menunggu aturan itu yang mana memperbolehkan untuk mengangkat PPPK, juga dimana yang mejadi kewenangan Kabupaten nantinya, drafnya baru diajukan oleh Kemenpan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Herman Azedi MM ditemui koran ini Selasa (21/3) kemarin.

Diungkapkan mantan Asisten I ini di Kabupaten OKU Selatan ini,  terdapat 173 Bidan PTT Daerah dan 25 orang PTT Perawat Daerah yang selama ini honor mereka ditanggung APBD sebesar Rp1 juta stiap bulannya. Belum lagi ditambah satu bidan PTT Pusat yang gagal diangkat menjadi CPNSD karena terganjal usia.

“Jumlahnya 198 tenaga dari Bidan dan Perawat yang ditugaskan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah, mulai tahun 2017 ini tak lagi
diperpanjang masa tugasnya. Sejak Desember lalu bidan dan perawat PTT resmi dirumahkan,”ujar Herman Azedi.

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

Rabu, 25 Januari 2017

SELEKSI TERBUKA PENDAMPING SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL PROFESIONAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Dalam rangka mewujudkan semangat NAWACITA, khususnya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta memastikan negara hadir untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, Menteri Sosial Republik Indonesia mengundang putra putri terbaik bangsa yang memiliki jiwa petualang, cinta tanah air, setia kawan, kreatif dan inovatif yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil Profesional Tahun 2017.

Untuk pengumuman selengkapnya silahkan download pada link berikut :


Berita ini bersumber dari Kementerian Sosial RI.
Share:

Minggu, 15 Januari 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau seluruh guru PNS yang mengajar di sekolah swasta, kembali ke asalnya.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengimbau seluruh guru PNS yang mengajar di sekolah swasta, kembali ke asalnya.

Ini sebagai amanat dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana posisi pengabdian PNS ada di instansi pemerintah.

"Bagi guru-guru yang statusnya PNS dan masih mengajar di sekolah swasta, wajib pindah ke sekolah negeri," kata Kabid Perencanaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Syamsul Rizal, Minggu (15/1).

Dia menegaskan, dalam UU ASN menyebutkan aparatur sipil negara hanya terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keduanya mengabdi di instansi pusat maupun daerah.

"Guru PNS yang diperbantukan di swasta, sudah saatnya pulang ke asalnya. Kalau menolak, ada sanksi tegas yang akan diberlakukan sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS," ucapnya.

Berapa guru PNS yang masih bertahan di sekolah swasta, menurut Syamsul, masih dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengembalian guru PNS ke sekolah negeri dalam upaya penataan pegawai. Selama ini sekolah negeri kekurangan guru PNS dan hanya diisi honorer. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 14 Januari 2017

1.600 Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemkab Purbalingga Tak Bisa Diangkat Jadi PNS, Hanya bisa diangkat sebagai PPPK

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.600 pegawai tidak tetap (PTT) atau yang sebelumnya disebut pegawai honorer di lingkungan Pemkab Purbalingga, tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, dalam rancangan peraturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (RPP PPPK), pegawai tidak tetap hanya bisa diangkat sebagai PPPK.

“Saya sudah membaca RPP PPPK, nantinya pegawai dikelompokkan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan pegawai PPPK,” ujar Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, kemarin (9/1). 

Dia menjelaskan, terkait aturan tersebut pemkab tidak bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan, pegawai tidak tetap ada yang diangkat dan dibiayai dari kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diangkat komite sekolah atau diangkat oleh puskesmas. 

Menurut Tasdi, untuk prosedur pengangkatan PPPK nantinya harus melalui seleksi. Misalnya dari 1.600 orang pegawai tidak tetap, jika hanya butuh 500 yang akan diangkat sebagai PPPK maka dilakukan seleksi. “Disaring dan dipilih yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” katanya. 

Menyusul ditetapkannya OPD, Tasdi mengatakan, akan kembali melakukan inspeksi mendadak pada beberapa OPD. Inspeksi serupa juga akan dilakukan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Sekda Wahyu Kontardi SH, dan beberapa asisten. 

“Sidak ini bukan upaya pencitraan, tetapi niat untuk memastikan OPD yang baru dan diisi pejabatnya sudah berjalan atau belum,” jelasnya. 

Dia menjelaskan, sejak dilantik sebagai bupati, dia sudah melakukan sidak pada 164 kantor. Sidak dilakukan hingga tingkat kecamatan bahkan ke desa. “Mulai minggu kedua bulan Januari, kami akan melakukan sidak lagi. Hal ini untuk melihat seberapa besar peningkatan kdisiplinan ASN di jajaran Pemkab Purbalingga,” ujarnya. 

Dia menilai, kedisiplinan PNS atau ASN sejak dia menjabat sudah mulai ada peningkatan. Demikian juga dengan kinerjanya. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran untuk mengukur kedisiplinan PNS. Sedangkan hasil kinerjanya, salah satunya terlihat dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2016 yang besarnya sekitar Rp 97 miliar. 

Jika pada tahun 2015, Silpa bisa mencapai Rp 264 miliar, tahun 2016 sudah berkurang jauh. Dari sisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga akan dipatok ada peningkatan Rp 30 miliar.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, target PAD yang meningkat setiap tahunnya paling sekitar Rp 10 miliar. Untuk tahun 2017 ini, saya targetkan naik Rp 30 miliar menjadi Rp 247 miliar. Untuk mencapai target ini, saya berani menaikan tunjangan penghasilan pegawai (Tamsilpeg, red) sebesar 50 persen,” jelasnya. 


Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Rabu, 28 Desember 2016

PENERIMAAN CALON TENAGA KONTRAK TAHUNAN (TKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Terbuka akan menerima Calon Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) tahun 2017 sejumlah 9 (sembilan) orang untuk ditempatkan di Kantor UT-Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
No.FormasiTingkat Pend.Kualifikasi AkademikJumlah FormasiIPK min.Penempatan
1Tenaga ICTDIII/S1
  • Teknik Informatika
  • Sistem Informasi
  • Ilmu Komputer
  • Teknik Komputer
  • Manajemen Informatika
22,75UT-Pusat
2ICT ProgrammerDIII/S1
  • Teknik Informatika
  • Sistem Informasi
  • Ilmu Komputer
  • Teknik Komputer
  • Manajemen Informatika
32,75UT-Pusat
3Tenaga Front DeskDIII/S1
  • Ilmu Komunikasi
  • Psikologi
  • Sastra
12,75UT-Pusat
4Tenaga MarketingS1
  • Manajemen
  • Ilmu Komunikasi
12,75UT-Pusat
5Tenaga PerhotelanS1Perhotelan12,75UT-Pusat
6Tenaga SekretarisDIII/S1
  • Sekretaris
  • Ilmu Komunikasi
12,75UT-Pusat
Penerimaan pendaftaran 27 Desember 2016 sampai 27 Januari 2017. 
Informasi selengkapnya di laman Pusat Karir UT
Berita ini bersumber dari Universitas Terbuka
Share:

Rabu, 21 Desember 2016

Dokter, Bidan dan Perawat di Pagaralam Perpanjang Kontrak

Sahabat pembaca Info Mendekati habisnya masa kontrak kerja, para tenaga medis yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap (PTT), harus melakukan perpanjangan kontrak.

Ratusan tenaga medis yang ada saat ini mulai disibukkan dengan membawa berkas ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pagaralam.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, Lili Ernani, melalui Kabid Kesga, Has Monalisa mengatakan, tahun ini kontrak kerja sebagai tenaga medis PTT daerah, baik itu dokter, bidan dan perawat selama tiga tahun, akan segera berakhir tahun ini.

"Untuk melanjutkan kontrak kerja periode selanjutnya selama tiga tahun, mereka diharuskan mengurus perpanjangan kontrak," ujar Monalisa kepada Sripoku.com, Rabu (21/12/2016).

Bagi mereka yang tidak mengurus maka pihak Dinkes akan dianggap mengundurkan diri sebagai PTT daerah Kota Pagaralam.

"Namun betdasarkan data yang ada mereka semua mengurus pemberkasan ulang untuk periode berikutnya selama tiga tahun ke depan, namun satu bidan yang mengurus pindah," katanya.

Disebutkan Monalisa, adapun jumlah tenaga medis PTT daerah yang diangkat Pemerintah Kota Pagaralam, sebanyak 147 orang, meliputi lima dokter (gigi dan umum), 52 bidan Puskeskel, 38 bidan rawat inap Puskesmas, dan 52 perawat rawat inap.

"Mereka yang diangkat sebagai PTT daerah ini dibiayai langsung oleh APBD Kota Pagaralam. Selain PTT daerah, ada juga 4 bidan PTT pusat dan 15 bidan PTT provinsi," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Sriwijaya Post.
Share:

Minggu, 04 Desember 2016

Honorer dan Bidan PTT Bersatu Kawal Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa sepuluh fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan usul inisiatif dewan.

Revisi UU ASN itu nantinya mengakomodir pengangkatan seluruh honorer, PTT, maupun non kategori, menjadi CPNS.

Para honorer pun bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU.

"Kami akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Ini sudah separoh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini," tegas Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titik Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (4/12).

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Bidan PTT, Marian‎i mengungkapkan, saat ini seluruh honorer maupun non honorer tidak lagi melihat profesi.

Yang dilihat adalah kumpulan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non PNS.

‎"Perjuangan kami untuk kepentingan bersama, tidak ada pengkotakan. Walaupun masih ada forum yang belum bergabung, tapi tetap misi kami untuk semua," ujarnya.

Sampai saat ini menurut Mariani, sudah 12 forum yang bergabung yaitu‎ Bidan PTT Pusat Indonesia, Pager Nusantara (honorer K2), FK THLBPP Nusantara, Presidium Perjuangan ITBPPI, FK THL POPT Nusantara, FKP2I Pendamping Perkebunan, FKPPBI Penyuluh Perikanan, FTI (Inseminator Peternakan), FK BPPPN (BanPol PP), FOPPSI, PMT, dan FHK2I.

"Kami tetap membuka ruang bagi kawan-kawan forum yang belum bergabung, bersatu kita akan lebih kuat," tandasnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 18 November 2016

Sebentar Lagi, Pelayanan Publik Tidak Boleh Libur

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berencana membuka pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu. Hal itu akan dilakukan diiringi dengan sistem penggajian yang baik bagi pegawai negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asman segera membuat peraturannya untuk menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dia menegaskan, pada dasarnya pelayanan publik tidak boleh berhenti.

Menurut dia, seorang aparatur yang bertugas pada Sabtu atau Minggu, tetap harus mendapat libur. Dia bisa libur pada Senin. Dengan demikian, pelayanan publik tetap buka meskipun pada hari libur.

Asman mengemukakan saat ini banyak kantor bank yang tetap buka pada Sabtu dan Minggu. Untuk itu, peraturan yang akan dibuatnya nanti mengungkapkan alasan mengapa pegawai negeri tidak boleh berhenti memberi pelayanan publik.

Targetnya, kata Asman, semua kebutuhan publik harus terlayani secara maksimal. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada masyarakat yang tidak terlayani karena alasan hari libur dan bukan jam kerja.

Selain itu, Asman mengatakan, penanganan pelayanan publik saat ini tidak harus bertemu dengan orang. Sebisa mungkin diganti menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat saat. Dengan kata lain, menggunakan jaringan internet.

Asman sangat yakin teknologi tersebut benar-benar akan membatasi pertemuan orang dengan orang. Bahkan, para pengguna layanan publik itu tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan. Cukup dari rumah mereka masing-masing.

Selain aturannya, Asman juga akan menyusun sistem penggajian yang lebih baik. Pemerintah akan menerapkan sistem merit pada pelayanan publik tersebut.

Mereka yang mendapat gaji atau tunjangan lebih besar adalah yang bekerja rajin. Di masa datang, prinsip seperti itu akan benar-benar ditetapkan.

Sistem merit tersebut juga telah menjadi amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 51 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Manajemen itu meliputi manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Berita ini bersumber dari KORPRI ONLINE.
Share:

Rabu, 02 November 2016

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan komposisi anggaran gaji 4.000 guru honorer SMA/SMK.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan komposisi anggaran gaji 4.000 guru honorer SMA/SMK seiring pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Besarannya masih dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk diusulkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji seperti dikutip Antara, Selasa (1/11/2016).

Menurut Aji, seluruh guru honorer yang akan digaji melalui APBD DIY harus memiliki Surat Keputusan (SK) kepala sekolah. Selanjutnya mereka juga akan mengikuti proses assesment di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY untuk selanjutnya ditentukan sebagai guru honorer atau pegawai kontrak.

“Besaran gajinya nanti (guru honorer) saya juga tidak tahu karena assesement ada di BKD,” kata dia.

Ia mengatakan payung hukum berhubungan dengan tenaga honorer itu juga akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang diperkirakan selesai sebelum 1 Januari 2017.

Aji mengatakan untuk guru berstatus PNS, Disdikpora DIY saat ini masih memproses pembuatan surat keputusan mereka yang semula sebagai pegawai pemerintah kabupaten/kota menjadi pegawai pemerintah daerah DIY per 1 Oktober 2016 sesuai tanggal berita acara serah terima pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Meski demikian hingga Desember 2016 seluruh penggajian guru SMA/SMK masih ada di kabupaten.

“Baru per 1 Januari 2017 nanti semuanya mencakup penggajian, aset, dan dokumentasi SMA/SMK sudah diurusi provinsi. Pencatatan aset sekarang masih berlangsung,” kata dia.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Minggu, 30 Oktober 2016

Pengumuman Penerimaan Pegawai Non PNS Kontrak D.I.Yogyakarta 2016

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak yang akan mengisi lowongan sejumlah 841 formasi.
Pengumuman selengkapnya download disini
Lampiran 1 formasi penerimaan non pns 2016 download disini
Berita ini bersumber dari BKD Provinsi D.I.Yogyakarta.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.